Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tengah dibahas pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Salah satunya mengenai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK paruh waktu. Anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus kepada CNBC
Kabar baik disampaikan MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas untuk tenaga honorer. Dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Jumat (24/2/2023), MenPAN-RB mengaku jika pemerintah tidak akan gegabah menghapus honorer per 28 November 2023. Bahkan Anas mengaku Presiden Jokowi
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati meminta Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Abdullah Azwar Anas segera merealisasikan pembatalan penghapusan tenaga honorer sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kurniasih menyebut arahan tersebut harus segera
Liputan6.com, Jakarta Jalan tengah untuk penyelesaian tenaga non-ASN, atau yang sering disebut honorer, dibahas Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas dengan para gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Anas mengatakan,
