TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi meminta semua pegawai negeri melaksanakan birokrasi berbasis kinerja. Tujuannya, kata Yuddy, untuk mewujudkan target pemerintahan kelas dunia (World Class Government) pada 2025.
Yuddy menyebutkan ada empat indikator pelaksanaan birokrasi berbasis kinerja. “Pertama, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan ekonomis,” kata Yuddy di kantornya saat membuka Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara Instansi Pusat pada Selasa, 16 Februari 2016.
Indikator kedua adalah kinerja pemerintah difokuskan pada upaya untuk mewujudkan hasil. Ketiga, sistem manajemen kerja yang diterapkan berbasis elektronik. Terakhir, setiap pegawai memiliki kontribusi yang jelas terhadap kinerja secara keseluruhan.
Yuddy melanjutkan, birokrasi berbasis kinerja dapat terwujud jika aparat mampu berpikir selangkah ke depan. Pikiran maju berguna untuk antisipasi dan melihat potensi.
Syarat lainnya, birokrasi berbasis kinerja adalah evaluasi kebijakan dan program. “Pemerintah harus mampu berpikir secara holistic, lintas sektor, dan out of the box,” ujar Yuddy.
Yuddy mengatakan jalan untuk mencapai target pada 2025 masih panjang. Menurut World Economic Forum, daya saing Indonesia berada pada peringkat 37 dari 140 negara, seperti tercatat dalam The Global Competitiveness Report 2015-2016. Peringkat tersebut berada di bawah Singapura, Malaysia, dan Thailand.
Dalam The Worldwide Governance Indicators, nilai rata-rata indeks efektivitas pemerintah Indonesia adalah -0,01, dengan peringkat ke-85 pada 2014. Adapun Singapura berada pada peringkat pertama, Malaysia pada peringkat ke-32, Thailand ke-62, dan Filipina pada peringkat ke-72.
Kemudahan berusaha di Indonesia juga masih rendah. Dari skor maksimal 100, Indonesia hanya mendapatkan skor 58,12 dan menempati posisi ke-109 dari 189 Negara. “Indonesia harus bisa memangkas izin rumit dan berbelit,” tutur Yuddy.
Yuddy menambahkan, reformasi birokrasi kini menjadi program prioritas pemerintah. Sasarannya, menciptakan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif, efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas. (Tempo/VINDRY FLORENTIN)