Galeri Kegiatan

Workshop Yogyakarta Desember 2014

Untuk mensosialisasikan undang-undang tentang Pemerintahan Daerah dan UU / Perpu tentang Pemilihan Kepala Daerah serta memberikan workshop terkait tugas dan fungsi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota, ASDEKSI menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Penyusunan Lakip dan Pertanggungjawaban Keuangan serta Peran Setwan dalam mendukung Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah”.
Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 4-7 Desember 2014 di sebuah Yogyakarta. Pada kesempatan tersebut, 5 materi dibawakan oleh narasumber yang berkompeten dibidangnya. Materi pertama dengan judul “Sosialisasi UU tentang Pemerintahan Daerah dan UU / Perpu tentang Pemilihan Kepala Daerah” di bawakan oleh Drs. Anselmus Tan, M.Pd [Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan HAL Kemendagri].
Usai pemaparan dari Drs. Anselmus, Dede Waldi, S.Sos, MT [Widyaiswara Badan Diklat Kemendagri] dan Drs. Akmal Malik, M.Si. membawakan materi “Penyusunan LAKIP dan LKPJ pada Sekretariat DPRD”. Setelah itu peserta mendapatkan materi tentang “Peran Sekretariat DPRD dalam mendukung Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah” dengan narasumber Widodo Sigit Pudjianto, SH, MH [Kepala Biro Hukum Kemendagri].
Dua materi terakhir yaitu “Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD (Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah sesuai Permendagri Nomor 64 Tahun 2013)” dibawakan oleh Drs. Syarifudin, MM [Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuda Kemendagri]. Kemudian materi penutup dalam bentuk belajar bersama berbagi pengalaman “Protokol dan Etika Pergaulan Pejabat Daerah” dengan narasumber Sandra Erawanto.

Substansi UU Nomor 23 Tahun 2014, UU. Nomor 22 Tahun 2014, dan Perppu No. 1 Tahun 2014

Berdasarkan pemaparan Anselmus Tan terkait UU. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU. Nomor 22 Tahun 2014 serta Perppu No. 1 Tahun 2014, ada beberapa substansi yang bisa diambil terkait DPRD, Perangkat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Keuangan Daerah, dan Sanksi Bagi KDH Dan Anggota DPRD, ada beberapa substansi yang bisa diambil, berikut ini beberapa diantaranya.
Terkait DPRD

  • Pengaturan tentang DPRD yang semula diatur dalam UU. Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dimasukkan dalam UU. Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, agar sejalan dengan Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945.
  • Pengintegrasian pengaturan DPRD ini akan mengakhiri dualisme regulasi, serta mempertegas kedudukan dan fungsi DPRD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah dalam NKRI.
  • PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 menghapus tugas dan wewenang DPRD untuk memilih kepala daerah.

Perangkat Daerah

  • Besaran organisasi perangkat daerah tidak harus sama pada setiap daerah tergantung dari beban kerja setiap urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing-masing daerah.
  • Untuk itu dibentuk tipologi dinas atau badan daerah sesuai dengan besarannya agar terbentuk Perangkat Daerah yang efektif dan efisien.
  • Untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan potensi unggulan nasional, diperlukan pemetaan oleh K/L dan daerah untuk mengetahui daerah yang mempunyai potensi unggulan sesuai dengan bidang tugas K/L.
    Aparatur Sipil Negara
  • Untuk meningkatkan profesionalisme dan menjauhkan birokrasi dari intervensi politik, maka diatur standar kompetensi jabatan dalam birokrasi pemerintahan daerah.
  • Selain memenuhi kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, pegawai ASN yang menduduki jabatan dalam birokrasi di daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan, dan proses pengangkatannya mengacu pada UU No. 5 Tahun 2014
    Keuangan Daerah
  • Pemberian sumber keuangan kepada Daerah dilakukan seimbang dengan beban atau Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dengan menggunakan formula DAU dan DAK.
  • Daerah harus memprioritaskan anggaran untuk membiayai pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
  • DAU diprioritaskan untuk membiayai pelayanan dasar.
  • Untuk mengoptimalkan DAK, diatur adanya penguatan peran gubernur sebagai wakil Pemeintah Pusat sebagai budget optimizer.

Sanksi Bagi KDH Dan Anggota DPRD

  • KDH yang tidak menyampaikan Perda dikenai sanksi teguran tertulis
  • Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih memberlakukan Perda yang dibatalkan dikenai sanksi tidak dibayarkan hak keuangan selama 3 bulan utk KDH dan anggota DPRD serta dikenai sanksi penundaan evaluasi Perda
  • Penyelenggara Pemerintahan Daerah yg masih memberlakukan Perda mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah yang dibatalkan dikenai sanksi penundaan atau pemotongan DAU dan/atau DBH bagi Daerah bersangkutan.
  • KDH yang tidak menyebarluaskan Perda dan Perkada yang telah diundangkan dikenai sanksi teguran tertulis, jika teguran tertulis telah disampaikan 2 (dua) kali dan tetap tidak dilaksanakan, KDH diwajibkan mengikuti program pembinaan khusus pendalaman bidang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kemendagri serta tugas dan kewenangannya dilaksanakan oleh wakil kepala daerah atau oleh pejabat yang ditunjuk
  • Penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD dan RPJMD , anggota DPRD dan kepala daerah dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan
  • KDH yg tidak menetapkan Perkada tentang RKPD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 3 (tiga) bulan.

Poin Penting Produk Hukum Pilkada

Meski saat ini UU atau Perpu tentang PILKADA masih akan dibahas pada awal sidang DPR RI di bulan Januari 2015 dan rencana pemerintah untuk melaksanakan pilkada serentak tahun 2015 dan tahun 2020 ada beberapa poin yang perlu di cermati.
Pengisian Wakil Kepala Daerah

  • Pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.
  • Masa jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berakhir bersamaan dengan masa jabatan gubernur, bupati, dan walikota.
  • Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berasal dari pegawai negeri sipil atau non-pegawai negeri sipil.
  • Wakil gubernur diangkat oleh Presiden berdasarkan usulan gubernur melalui Mendagri.
  • Wakil bupati dan wakil walikota diangkat oleh Mendagri berdasarkan usulan bupati/walikota melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
  • Wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diusulkan paling lambat lama 15 (lima belas) hari setelah pelantikan gubernur, bupati, dan walikota.
  • Gubernur, bupati, dan walikota wajib mengusulkan calon wakil gubernur, calon wakil bupati, dan calon wakil walikota.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pelantikan Wakil Kepala Daerah

  • Wakil gubernur dilantik oleh gubernur.
  • Wakil bupati dilantik oleh bupati dan wakil walikota dilantik oleh walikota.
  • Dalam hal wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota tidak dilantik sebagaimana dimaksud di atas, wakil gubernur dilantik oleh Mendagri dan wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh gubernur.
  • Dalam hal wakil bupati dan wakil walikota tidak dilantik oleh gubernur, wakil bupati dan wakil walikota dilantik oleh Mendagri.

Pengisian kekosongan wakil KDH

  • Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan, dapat dilakukan pengisian wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota paling lama 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan berhalangan tetap.
  • Apabila wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, gubernur mengusulkan calon wakil gubernur yang memenuhi persyaratan kepada Presiden melalui Mendagri, dan bupati/walikota mengusulkan calon wakil bupati/wakil walikota yang memenuhi persyaratan kepada Mendagri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk diangkat.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan dan pengangkatan calon wakil kepala daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Foto-foto lainnya dapat dilihat di halaman Facebook SEKNAS ASDEKSI dalam album Workshop Nasional ASDEKSI, Yogyakarta, Desember 2014