Galeri Kegiatan

Workshop Nasional ASDEKSI Malang Februari 2015

“Peningkatan efektivitas humas DPRD dapat dicapai melalui pelatihan bagi setiap staf Humas, khususnya dalam bidang ilmu komunikasi, dan jurnalistik. Begitu pula pimpinan Dewan dan semua anggota Dewan, harus menghormati Bagian Humas, dan menciptakan kondisi positif bagi Staf Humas dalam menjalankan Tupoksinya secara optimal. Humas harus “akrab” dengan pers; upayakan menanggapi setiap pertanyaan wartawan, jangan sering-sering jawab ‘non comment’, apalagi berbohong.” Demikian tanggapan Prof. Dr. Tjipta Lesmana, M.A. Guru Besar Komunikasi Politik-UPH, saat dialok dengan peserta acara workshop nasional ASDEKSI yang berlangsung di kota Malang, 12-15 Februari 2015.
Dengan tema bahasan Peran Humas dalam mendukung Tugas dan Fungsi DPRD, pakar komunikasi dan mantan wartawan ini memaparkan alasan kenapa humas setwan perlu berkomunikasi. Alasan pertama adalah untuk mendukung program kerja DPRD. Kedua untuk memberikan penjelasan/klarifikasi kasus. Ketiga untuk mengetes reaksi publik ‘trial balloon’. Dan keempat adalah bagian dari prosedur demokrasi: DPRD sebagai lembaga negara di daerah yang langsung bersinggungan dengan masyarakat (Parle: berbicara), DPRD memang harus senantiasa berkomunikasi dengan masyarakat, lewat media, atau langsung. Pers pun berkomunikasi dengan parlemen mewakili rakyat.
Selain menjelaskan beberapa kendala dan hambatan komunikasi dari humas seperti kendala struktural dan hambatan Profesionalisme, Tjipta juga menyarankan agar dalam membina relasi dari Dewan yang baik dengan Pers, sekwan dan staf humas bisa membuat acara-acara dialog, jumpa pers, coffee morning, dan Meet the chief-editor. Bisa juga melakukan kunjungan bersama atau sekali-kali buat acara seperti seminar, diskusi yang melibatkan wartawan dengan anggaran Humas Dewan.
Sementara itu pada bahagian lain, materi pertanggungjawaban keuangan setwan dalam kerangka pemeriksaan keuangan oleh BPK RI, Erwin Antoni dari BPK RI memaparkan bahwa permasalahan yang sering menjadi temuan dalam pertanggungjawaban keuangan sekretariat DPRD dalam kerangka pemeriksaan keuangan oleh BPK meliputi : Pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas; Pertanggungjawaban belanja makan minum; Pertanggungjawaban nonor kegiatan; Pertanggungjawaban belanja sewa rumah; dan pertanggungjawaban biaya Asuransi.
Dijelaskan Erwin, bahwa masalah dalam pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas, dalam dokumen pertanggungjawaban bukti pembelian tiket akomodasi hotel tidak diyakini kebenarannya. Ini bisa karena terjadi selisih harga tiket maskapai resmi dengan travel agen yang terlalu jauh sehingga berindikasi markup. Begitu juga dengan harga sewa kamar per malam berbeda dengan rate resmi yang dikeluarkan oleh hotel. Masalah lainnya juga adalah pegawai yang melakukan perjalanan dinas tidak pernah melakukan perjalanan dinas atau fiktif, hanya modus untuk mengumpulkan uang untuk dana taktis. Jumlah pegawai dan hari perjalanan dinas tidak sesuai dengan surat tugas. Dalam satu hari perjalanan dinas bisa dilakukan di dua tempat yang berbeda dengan realisasi biaya perjalanan dinas dihitung dua kali.
Terkait pertanggungjawaban belanja sewa rumah, masalah yang menjadi temuan adalah rumah dinas tidak dipakai, namun menganggarkan belanja sewa rumah. Belanja sewa rumah tidak sesuai dengan rate yang berlaku di daerah setempat. Untuk asuransi, masalah dalam dokumen pertanggungjawaban yang bisa menjadi temuan adalah belanja Asuransi dimulai dari pertengahan tahun, namun preminya dibayar satu tahun penuh (dihitung dari awal tahun), sementara didalam polis tanggungan efektif 14 hari kerja sejak tanda tangan polis atau polis diterima. Model asuransi bukan konvensional tetapi unit link, premi yang telah dibayar melalui mekanisme unit link dalam bentuk dana top up ditarik kembali sehingga mamfaat asuransi tidak sesuai dengan tujuan awal.
Pada sesi lain, acara workshop ini juga disi dengan sosialisasi pentingnya Buku Panduan Sekretaris DPRD dalam mendukung Tri Fungsi DPRD yang diterbitkan oleh ASDEKSI. Selain Aminuddin Latif, mantan ketua umum ASDEKSI sebagai narasumber yang mewakili tim penyusun buku, ASDEKSI juga menghadirkan sekwan kab. Lampung Barat – Muliyono, SH, sekwan Kab. Brebes – Drs. Sri Teguh Pambudi, M.Si, dan sekwan kab. Morotai – Suriati Suaib sebagai panelis. Diskusi yang dikemas dalam dialog interaktif belajar bersama dari sekwan untuk sekwan dan staf, tidak hanya mendapat apresiasi positif tapi juga suatu informasi dan pengalaman yang sangat berarti kuhususnya bagi sekwan yang baru bergabung di ASDEKSI.
Menutup rangkaian Workshop Nasional ASDEKSI yang mengusung tema ”Peran Setwan dalam mendukung Tugas-Fungsi DPRD dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD”, juga diisi dengan diskusi dan belajar bersama berbagi pengalaman yang membahas Isyu penting dari rancangan Undang-Undang Tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota serta peran Setwan dalam pembuatan produk hukum DPRD.
Foto-foto lainnya dapat dilihat di halaman Facebook SEKNAS ASDEKSI dalam album Workshop Nasional ASDEKSI, Malang, Februari 2015