Galeri Kegiatan

Workshop dan Sarasehan Nasional Desember 2011

Mengambil tema ‘Peran Setwan sebagai Mediator Dalam Membangun Mekanisme Hubungan Kerja Kemitraan Antara Pemerintah Daerah dengan DPRD dan Sarasehan membangun Setwan ideal’ Asdeksi menutup rangkaian acara peningkatan SDM untuk tahun 2011 di Surabaya. Sesuai dengan tema utama, acara yang berlangsung dari tanggal 1- 4 Desember 2011 menghadirkan narasumber dari Direktorat Otonomi Daerah Kemendagri yaitu Dodi Riyadmadji-Direktur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD dan Hubungan Antar Lembaga.
Dalam paparannya Dodi menyampaikan bahwa catatan keberhasilan maupun kegagalan DPRD Kabupaten/Kota amat ditentukan oleh kuat – lemahnya dukungan sekretariat dewan sebagai bagian dari supporting system DPRD Kabupaten/Kota. Dalam hal ini peran sekretariat dewan tidak berhenti sampai pada fungsi dukungan teknis administrasi saja, namun juga terpersonalisasi di dalam posisi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota itu sendiri.
Berdasarkan tugas-tugas yang merupakan amanat undang-undang, penyelenggaraan tugas administrasi kesekretariatan yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota tidak hanya dapat dipahami melalui pendekatan formalistis-birokratis semata, namun fungsi kesekretariatan yang melekat pada masing-masing alat kelengkapan DPRD harus mampu menjangkau jauh kedalam ruang-ruang yang mampu memaksimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
Lebih jauh Dodi juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas dan fungsinya DPRD perlu didukung dengan anggaran DPRD yang memadai. Oleh karena itu, fleksibilitas seorang Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dalam menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah terkait dengan penyusunan angaran operasional DPRD Kabupaten/Kota di dalam APBD harus menjadi salah satu prioritas tugas yang diemban oleh DPRD Kabupaten/Kota.
Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebutkan bahwa “Pimpinan DPRD mempunyai tugas untuk menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna”.
Klausul tersebut semakin menegaskan bahwa dalam siklus pengganggaran daerah, baik sejak proses perencanaan sampai kepada penyusunan anggaran, Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dalam hal ini direpresentasikan oleh Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota harus mampu mengharmonisasikan kebutuhan anggaran DPRD Kabupaten/Kota dengan garis kebijakan politik anggaran yang dianut oleh Bupati/Walikota daerah bersangkutan. Pelaksanaan koordinasi maupun harmonisasi antara Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan Bupati/Walikota dapat menjadi momentum bagi pembentukan relasi yang harmonis dalam kerangka kemitraan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dimana Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota dapat menjadi leading sector bagi pemanfaatan momentum tersebut.
Selain paparan dan diskusi materi tersebut di atas, materi lain yang diangkat pada acara workshop Asdeksi di Surabaya adalah tentang legislasi daerah, pengadaan barang dan jasa serta sarasehan setwan yang ideal. Sebagai wujud apresiasi peningkatan SDM dan dalam rangka memberikan pemahaman terhadap Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Dr. Agus Fatoni dari Kemendagri menjelaskan hal-hal penting dari program legislasi daerah secara interaktif. Dan untuk mempermudah pemahaman peserta, materi yang dibawakan Agus difokuskan kepada bagaimana rangkaian persiapan pembentukan Perda, penetapan Raperda sampai kepada tata cara penyusunan Perda.
Sebelum menutup diskusi, Agus mengharapkan peserta untuk memperhatikan poin krusial terhadap rancangan peraturan perundang undangan, diantaranya :
1. Apakah nama / judul sudah tepat?
2. Apa yang menjadi dasar pengajuan?
3. Apa dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan?
4. Apa tujuan dan mamfaat pembentukan peraturan perundang-undangan?
5. Apakah peraturan perundang undangan memberikan kewenangan berlebihan kepada Pemerintah?
6. Apakah rumusan peraturan perundang-undangan multi interpretatif?
7. Bagaimana mekanisme penegakan hukum peraturan perundang undangan tersebut?
8. Bagaimana ketentuan peralihan?
9. Bagaimana biaya pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang undangan tersebut?
10. Bagaimana posisi publik dalam rancangan peraturan perundang undangan tersebut?
Sementara itu pada hari kedua kegiatan Asdeksi, acara Sarasehan ‘Membangun Setwan ideal’ yang menghadirkan Bill Duggan, Angel Menembu dan Syamsuddin Alimsyah narasumber dari Basics Cida mendapat respon positif dari peserta. Pola belajar yang interaktif ‘Berbagi Pengalaman dan Belajar Bersama Sekretariat dalam Menfasilitasi Fungsi DPRD’ mendorong masing-masing peserta untuk terlibat aktif dalam sesi ini. Banyak hal yang diperoleh peserta terkait dukungan sekretariat DPRD mulai dari supporting untuk bidang Legislasi, Anggaran dan pengawasan sampai kepada cara cepat membaca anggaran APBD. Tidak ketinggalan peserta juga mendapat tambahan wawasan bagaimana teknik komunikasi yang baik dengan anggota dewan.
Dari diskusi yang berkembang disimpulkan bahwa potensi dan peran sekwan sangatlah besar untuk melihat pembangunan daerah berjalan baik. untuk itu Bill Duggan dan kedua narasumber mengajak semua sekwan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Salah satunya adalah mendorong program kegiatan daerah yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat seperti mengawal program MDGs dalam APBD 2012 bersama program pembangunan daerah lainnya.
Menutup rangkaian workshop Surabaya, materi Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan pada Sekretariat DPRD”, disajikan dengan menghadirkan Djarot Sembodo narasumber dari BPK RI. @rma&jackob
IMG_4260-copyIMG_4069-copy
IMG_4388-copyIMG_4111-copy
IMG_4196-copy
IMG_4419-copy