Berita

Mendagri Sambut Positif Saran Bupati Dedi soal Kenaikan Tunjangan DPRD

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menganggap saran dari Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi sebagai saran yang positif.
Sebelumnya, Dedi menyarankan Kementerian Dalam Negeri meningkatkan kesejahteraan DPRD seluruh Indonesia dengan menerapkan plafon tinggi untuk anggaran tunjangan dalam perencanaan APBD yang diterima Kemendagri.
“Pada prinsipnya masukan dari beliau (Bupati Dedi) sangat baik,” ujar Tjahjo di pelataran Kantor Bupati Purwakarta, Senin (9/5/2016).
DPRD juga bagian dari pemerintah daerah. Tugas mereka salah satunya adalah menyusun peraturan daerah. Oleh sebab itu, ia menilai tunjangan rapat-rapat memang harus ditingkatkan.
Tjahjo juga sepakat bahwa lebih baik meningkatkan tunjangan rapat daripada tunjangan kunjungan ke daerah lain. Apalagi, kunjungan yang orientasinya tidak jelas bagi rakyat.
Meski demikian, Tjahjo menilai, peningkatan anggaran tersebut tidak dapat serta merta dilakukan.
“Secara prinsip, kalau toh ada peningkatan pendapatan anggota DPRD, ya disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Urgensi kenaikannya pun harus jelas,” ujar dia.
Saran agar Kemendagri meningkatkan kesejahteraan DPRD diungkapkan Dedi dalam acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD seluruh Indonesia di pelataran Kantor Bupati Purwakarta, Senin (9/5/2016).
Menurut Dedi, ada dua pos anggaran yang mesti ditingkatkan. Pertama, yakni tunjangan uang rapat di kantor.
“Perbesarlah uang rapat di kantor sendiri. Jangan malah uang perjalanan dinas yang ditingkatkan,” ujar Dedi dalam acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD seluruh Indonesia di pelataran Kantor Bupati Purwakarta, Senin (9/5/2016).
Dedi berkelakar, kenaikan tunjangan rapat di kantor sendiri berimbas positif bagi moral sang wakil rakyat.
“Ini bisa sekaligu menekan kenakalan anggota DPRD. Mereka akan lebih sering berada di kantor. Akan lebih bisa mengantisipasi wanita-wanita cantik di luar daerah,” ujar dia yang langsung disambut tawa peserta.
Kedua, anggaran yang mesti ditingkatkan yakni anggaran reses atau kunjungan ke konstituen daripada anggaran kunjungan ke daerah lain. Kebijakan ini dianggap mampu memacu anggota DPRD untuk lebih sering turun ke bawah.
Sumber : kompas.com
Penulis : Fabian Januarius Kuwado
Editor : Sabrina Asril