Galeri Kegiatan

Etika Komunikasi: Menyatakan Ketidaksetujuan Tanpa Konflik

“Selain sikap, penampilan dan gaya bicara yang baik, seseorang dalam menjalin komunikasi juga harus ramah, memulai percakapan dengan salam untuk menyapa, kata yang sopan, terbuka dan jangan menyalahkan atau membuat malu lawan bicara.” Demikian disampaikan Dra. Henny S Widyaningsih, M.Si saat mengisi materi workshop nasional ASDEKSI di Bali September 2013.
Henny yang juga Wakil Ketua Komisi Informasi Publik – KIP dan Dosen Komunikasi UI menjelaskan bahwa etika komunikasi seseorang yang bekerja di sekretariat DPRD perlu memperhatikan:

  1. Bagaimana mendengarkan secara aktif, ; Kemauan untuk mendengar, Memberi perhatian penuh, Memahami apa yang dikatakan maupun yang tidak dikatakan orang, Mengingat, Memberi respon yang tepat, sesuai, dan efektif.
  2. Ketegasan, ; Berbicara tidak kasar, Tidak memaksa, Penuh percaya diri (PD), Tidak takut menghadapi lawan bicara (diharapkan dapat mengajukan pendapat dengan penuh percaya diri), Menyatakan ketidaksetujuan tanpa konflik, Mau menerima kritik & bekerjasama dengan baik.
  3. Managemen konflik ; Keterampilan Komunikasi dalam menghadapi konflik”

Selain materi komunikasi, kegiatan workshop yang berlangsung dari tanggal 12-15 September 2013 di hotel Goodway Bali, juga diisi dengan materi hukum adminstrasi dengan menghadirkan Prof.Dr. Philipus M. Hadjon-Pakar Hukum Tata Negara Universitas Airlangga. Dengan tema “Tugas & Fungsi Setwan antara tanggungjawab jabatan dan tanggungjawab pribadi dalam tinjauan hukum administrasi”, Hadjon memaparkan ruang lingkup legalitas tindak pemerintahan yang meliputi ; wewenang, prosedur, substansi. Tidak terpenuhinya tiga komponen legalitas tersebut mengakibatkan cacat yuridis suatu tindak pemerintahan. Cacat yuridis menyangkut wewenang, prosedur dan substansi.
Kepada peserta workshop Hadjon juga menjelaskan pembedaan antara tanggung jawab jabatan dan tanggung jawab pribadi atas tindak pemerintahan membawa konsekwensi yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana, tanggung gugat perdata dan tanggung gugat tata usaha negara (TUN).
Sementara itu pada sesi lain, guna memberikan pendalaman atas teknis penyusunan rencana kerja tahunan dan anggaran DPRD, ASDEKSI juga menghadirkan narasumber dari Badan Diklat Kemendagri. Materi ini sangat penting mengingat rencana kerja tahunan & rencana kerja anggaran pada Sekretariat DPRD dalam rangka mengakomodir program kerja DPRD pada sebagian besar daerah masih belum dibuat dengan baik.
Dan menutup rangkaian dari sesi sebelumnya dan tanya jawab yang berkembang, Dewan Pengurus ASDEKSI kemudian menyelenggarakan acara kapita selekta sebagai materi penutup workshop di Bali. Materi belajar bersama berbagi pengalaman ini juga menarik khususnya bagi anggota baru karena diskusi dan sharing pengalaman atas tupoksi sekretariat bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi di daerah. @red.rma
BALI-1-585
BALI-2-585
BALI-3-585
BALI-4-585